JAKARTA | Ketua KPK RI Firli Bahuri menegaskan jika dirinya selaku pimpinan di lembaga antikorupsi, akan senantiasa mengawal dan memastikan anggaran bagi peningkatan kesejahteraan nelayan di seluruh Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Firli Bahuri, dalam keterangan tertulisnya dalam rangka peringatan Hari Nelayan Indonesia ke-62, Rabu (06/04/2022), di Jakarta.
“Selamat Hari Nelayan Indonesia ke-62,” kata H Firli Bahuri.
Dikatakannya kemudian, nelayan adalah profesi penting bagi perekonomian Indonesia, dan setiap nelayan di tanah air, bertaruh jiwa dan harga setiap harinya di laut lepas dan samudera untuk mencari nafkah, dan berkontribusi terhadap ekonomi negara ini.
Perjuangan nelayan itu sangat keras, tambah Firli lagi. Karena itu, semua pihak harus menghargai profesi nelayan, sebab mereka bekerja merauh rupiah sebagai pencari ikan dengan cara yang hak dan halal.
Keteguhan profesi nelayan dalam mencari nafkah dan menghidupi keluarganya, terkadang tidak dibarengi dengan tingkat kesejahteraan para nelayan. Hal itu terlihat dari taraf hidup kebayakan nelayan adalah miskin.
“Kebanyakan nelayan di Indonesia itu tinggal di rumah reot di bibir Pantau, dan muara. Hal itu sungguh miris dan memprihatikan,” ucap Firli kemudian.
Karena itu, KPK akan memastikan untuk mengawal setiap kebijakan, anggaran, yang dialokasi bagi peningkatan kesejahteraan nelayan di seluruh tanah air.
Pada Hari Nelayan Indonesia ke-62 ini, tukas Firli Bahuri, dia mengusulkan agar nelayan diangkat sebagai pahlawan ekonomi devisa samudera dan Pahlawan pertanahan dan kedaulatan negara.
“Saya pikir, para nelayan di tanah air, layak mendapatkan gelar tersebut,” usulnya.
Ditengah persoalan faktor kemiskinan nelayan di tanah air, banyak aparat penyelenggaran negara justru menjadikan hal tersebut untuk meraup keuntungan dengan melakukan tindak pidana korupsi.
Sebut saja korupsi ekspor benih lobster, pengadaan kapal nelayan, tukar guling tanah untuk tambak dan lain sebagainya, papar Firli.
“Saya pastikan, KPK, Polri dan Kejaksaan RI akan bongkar praktek korupsi yang merugikan nelayan,” tegasnya.
Pemerintah sebenarnya banyak membuat kebijakan dan program kesejahteraan bagi para nelayan. Namun sayangnya tidak sedikit program kesejahteraan tersebut dijadikan peluang oleh oknum-oknum penyelenggara negara, untuk meraup keuntungan dengan cara tidak halal, yakni korupsi.
“Karena itu, saya ingatkan aparatur pemerintah dan pejabat, untuk tidak main-main dengan hajat hidup nelayan di Indonesia, atau akan berhadapan dengan institusi penegak hukum seperti KPK,” tegas Firli Bahuri. (Rahmat Hidayat)
