Next Post
President-ferari-ahmad-syafii-nasution_compress15

LSM GRANSI Kembali Demo di Kejati Sumsel

IMG-20210614-WA0012_compress50

Palembang | Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Anti Korupsi (LSM GRANSI) kembali gelar Aksi damai demo didepan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel), Senin (14/06/2021).

Berdasarkan pantauan dan informasi yang dihimpun awak media ini, aksi damai LSM GRANSI kali ini terkait dengan pekerjaan Preservasi jalan dan jembatan ruas batas kota Musi Rawas Tebing Tinggi, jembatan kikim besar km 256 batas kota lahat, sumber dana berasal dari APBN tahun anggaran 2020 pelaksana PT OSA Putra Batom dengan nilai kontrak Rp 22.869.751.400,-.

Kemudian pembangunan akses jalan menuju Bandara Silampari Lubuk Linggau sumberdana APBN tahun anggaran 2020 pelaksana PT Modulasi Utama Kontruksi dengan nilai kontrak Rp. 19.976.900.000,-.

Berikutnya pembangunan jalan Simpang Suak Tapeh menuju Pulau Rimau lanjutan Sumber dana APBD kabupaten Banyuasin, tahun anggaran 2019 pelaksana PT CITRA KURNIA WAWAI dengan nilai kontrak Rp. 76.089.923.800,-.

Seperti yang disampaikan oleh koordinator lapangan Mukri Sos M.si terkait korupsi dibeberapa instansi terkait, baik dari kementrian PUPR dan dinas di kabupaten Banyuasin pihak DPP LSM GRANSI meminta Kejaksaan Tinggi agar menindak lanjuti laporan tersebut sebab apa yang dilaporkan berdasarkan hasil yang memang ditemukan dilapangan.

Ketua umum LSM GRANSI, Supriyadi saat menyampaikan aspirasinya mengatakan, “Kita melapor bukan meng ada-ada, Kita melaporkan sesuai hasil temuan dan sesuai fakta fakta di Lapangan dan berdasarkan bukti bukti yang kita miliki,” ujarnya.

Dalam pada itu, dijelaskan Supriyadi, kegiatan pembangunan jalan di Pulau Rimau sangatlah berpotensi merugikan negara sebab jalan yang baru dibangun satu tahun lalu kini sudah mulai rusak dan bahkan hampir secara keseluruhan,” terangnya.

Tak hanya itu saja, ditambahkan Ketua Umum LSM GRANSI tersebut, pembangunan jalan menuju akses bandara Silampari Lubuk linggau. Yang semestinya ada pembangunan drainase dan bahu jalan ternyata dilapangan hanyalah melakukan pemolesan terhadap bangunan lama dari situlah menurut kacamata LSM GRANSI tiga kegiatan ini sangat berpotensi merugikan negara hingga puluhan milyar rupiah, pungkasnya.

Sementara Itu, Chandra Kirana, selaku Kasi Ekonomi dan Keuangan Kejaksaan Negeri Tinggi Sumatra Selatan, mengucapkan Terima kasih atas aspirasi yang telah disampaikan oleh LSM GRANSI.

“Laporan ini sebagaimana sudah pernah masuk ke kami, juga sudah ada suatu kasus yang kita tindak lanjuti, dan Kalau nanti laporan tidak dilengkapi dengan bukti hukum, dan data yang valid tentu akan kita kembalikan, dimana hal ini Terkait PP No 43 Tahun 2018, tentang dan sebagai dokumen pendukung yang sesuai peraturan yang ada,” terang Candra kirana. (EgMayor)

kontras86

Adi Merdeka

Related posts

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Newsletter

Silakan isi email dibawah ini

Iklan Samping

c1_IMG-20220813-WA0021_ 18297213ae7_7
c1_HUT-RI-77_ 182952feeec_0.png
c1_IMG-20220816-WA0026_ 182a5a83bee_0
SR LUMIERE LAW FIRM 20220628_204004
CBI_compress46
IMG-20220401-WA0049_compress17
IMG_20211227_161234_compress29
IMG-20211230-WA0014_compress55
IMG-20211218-WA0041_compress97
logo-pwi-antara
IMG_20201011_210144-720x375_compress67

Recent News