Palembang | Intensitas hujan yang tinggi di Kota Palembang, mengakibatkan banjir di berbagai wilayah, pada hari Sabtu (25/12/2021) dan menelan korban jiwa. Ketua Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) cabang Palembang, Ulil Mustofa mengatakan Kota Palembang sudah kritis dan Darurat banjir.
Dari hasil pantauannya, akibat kejadian ini, seorang wanita ditemukan tak bernyawa diduga terseret oleh arus banjir. Selain itu, Korban yang diketahui berprofesi sebagai Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, meninggal dunia lantaran hendak mencabut aliran listrik dari perabot rumah tangga dari rumah yang dihuninya.
“Kejadian ini sudah kritis dan darurat banjir, kami melihat pemerintah sibuk pencitraan, Pemkot yang mengklaim telah mengatasi genangan air di sejumlah titik yang menjadi langganan genangan air di wilayah Palembang. Terbukti hari ini yang terpantau ada dua korban jiwa akibat banjir yang melanda, kami tentu berbela sungkawa ini sudah dampak yang serius selain dampak lain seperti kendaraan mogok atau alat elektronik yang rusak. Padahal khususnya, Kami (HMI Cabang Palembang_red) sudah seringkali mendiskusikan, mengkaji bahkan menyuarakan terkait banjir ini termasuk memberikan masukan dan coba memberikan solusi namun tidak pernah di tanggapi oleh pemerintah kota Palembang,” ujar Ulil mengingatkan.
“Oleh karena itu, Kami mempertanyakan keseriusan Pemkot Palembang yang dipimpin oleh Bapak Harnojoyo dalam menangani banjir, karena masih banyak titik banjir di wilayah kota Palembang, ditinjau pompa pembuangan baru yang kurang maksimal, dan juga banyak dari dari gedung yang tidak sesuai dengan AMDAL khususnya berkaitan dengan lingkungan hidup,” bebernya.
Lanjut Ulil, Pemkot Palembang, sengaja membuat Palembang banjir, kenapa karena seluruh trotoar di cor untuk taman tapi tidak dibangun drainase untuk pembuangan Air hujan. Ketika hujan turun, air tergenang dijalan, sehingga menyebabkan banjir.
Pemkot Palembang juga dinilai gagal memfungsikan sungai, kolam retensi dan rawa sebagai tempat penampungan air, drainase dan area terbuka hijau. Sehingga mengalami pendangkalan akibat sedimentasi yang tinggi. Akibatnya bencana banjir tidak dapat dihindari dan terus terjadi setiap tahun saat memasuki musim penghujan.
“Pemerintah Kota Palembang gagal dan hanya pencitraan saja dalam pemetaan upaya mitigasi daerah rawan bencana banjir dan penanganannya,” ungkap Ulil.
“Untuk menindaklanjuti ini kami akan mengumpulkan data terkait anggaran pembenaran drainase , retensi pompa air, maintenance pompa retensi yang kami melihat ada indikasi dugaan korupsi yang nantinya kami akan sampaikan kepada pihak yang berwewenang untuk menyampaikan sejumlah tuntutan yang terbagi dalam tuntutan jangka pendek dan tuntutan jangka panjang untuk penanganan banjir agar Palembang bebas banjir,” pungkasnya.
Hal senada dikatakan Ketua bidang Partisipasi Pembangunan Daerah HMI cabang Palembang, menyayangkan hal yang selalu terulang sampai saat ini, padahal sudah beberapa kali menyampaikan aspirasi masyarakat terkait banjir ke Pemkot Palembang.
“Kami lihat sampai saat ini Pemkot Palembang, berusaha memperbaiki aliran sungai, seperti sungai sekanak yg melontar kan dana sekitar 300 milyar rupiah. Namun sampai saat ini tidak terlalu membantu untuk menanggulangi banjir di kota Palembang,” ujarnya. (Ari.A)
